Acehsingkil | Portalsingkil ~ Warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, menyuarakan keresahan mereka terhadap dugaan penyalahgunaan aset dan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan transparansi yang minim dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban, masyarakat menginginkan intervensi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap seluruh permasalahan yang merugikan desa tersebut.
Aset Desa yang Semakin Tidak Jelas
Rahman Syafi’i, salah satu tokoh pemuda desa, mengungkapkan bahwa aset desa yang semula dikelola BUMDes kini tidak lagi terlihat. Sebagian bahkan diduga berada di rumah pribadi pihak tertentu. Hal ini menjadi sorotan publik mengingat potensi awal aset tersebut yang dianggap mampu mendongkrak perekonomian warga desa.
“Serah terima aset saat pergantian kepala desa sebelumnya memang dilakukan, tetapi saat peralihan dari Pj kepala desa ke kepala desa definitif saat ini, serah terima tersebut tidak disertai bukti yang jelas. Pernyataan ada, tetapi buktinya hilang tanpa jejak,” ujar Rahman pada Jumat, 4 April 2025.
Sorotan Terhadap Dana Desa Rp200 Juta**
Tidak hanya aset desa yang dipertanyakan, mekanisme penggunaan dana desa sebesar Rp200 juta untuk kegiatan BUMDes juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dana tersebut semula diperuntukkan bagi usaha simpan pinjam, pengelolaan kolam tambak ikan, dan depot air. Namun, hingga kini, masyarakat tidak pernah mendapatkan laporan terkait penggunaannya.
“Dana itu seolah lenyap begitu saja. Tidak pernah ada laporan resmi tentang keuntungan ataupun kerugiannya. Kami menduga pemanfaatan dana tersebut hanya menguntungkan segelintir orang,” tegas Rahman.
Terancam Tanpa Pengurus Aktif
Masalah ini menjadi lebih kompleks dengan kekosongan pengurus BUMDes. Warga desa tidak bersedia mengambil tanggung jawab pengelolaan karena khawatir terseret dalam masalah aset dan dana yang belum terselesaikan.
“BUMDes Desa Suka Makmur saat ini seperti mati suri, tanpa pengurus aktif. Jika masalah ini tidak diselesaikan, BUMDes akan sepenuhnya kehilangan keberlangsungan,” tambah Rahman.
Tekanan Masyarakat Terhadap Aparat Hukum
Masyarakat berharap agar Inspektorat, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, dan Polres Aceh Singkil segera melakukan audit serta investigasi mendalam mengenai masalah ini. Harapan mereka adalah agar semua permasalahan terungkap, aset yang hilang dapat ditemukan, dan BUMDes kembali dihidupkan dengan pengelolaan yang lebih amanah dan profesional.
“Kami tidak hanya menuntut pengungkapan. Kami ingin melihat tindakan nyata agar aset desa yang hilang dikembalikan dan manfaat BUMDes dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Rahman.
Pentingnya Transparansi untuk Masa Depan Desa**
Kasus yang menimpa BUMDes Suka Makmur menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel tidak bisa dianggap remeh. Pemerintah daerah serta aparat terkait diharapkan serius menangani permasalahan ini, sehingga Desa Suka Makmur dapat menjadi contoh sukses pengelolaan organisasi desa yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Laporan : Khalikul Sakda
